Bangka Belitung — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian penting dari jalannya roda pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, sekaligus berpihak pada kepentingan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Babel Hidayat Arsani melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afriyanto, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2025 yang berlangsung di Gedung Nata Praja, Kantor BKPSDMD Babel, Rabu (10/9/2025).
“Harapan kita bersama adalah menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai bagian integral dari jalannya pemerintahan di Babel. Tidak hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap kebijakan dan pelayanan,” ujar Fery.
Ia menambahkan, salah satu instrumen penting dalam memperkuat langkah tersebut adalah percepatan implementasi MCSP (monitoring controlling surveillance for prevention) yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui MCSP, perangkat daerah dapat memiliki indikator terukur yang mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efektif.
“Saya berharap perangkat daerah dapat berdiskusi lebih mendalam mengenai indikator dan subindikator MCSP. Dengan pemahaman yang sama, target capaian MCSP 2025 bisa kita raih secara optimal,” tegasnya.
Rakor ini menghadirkan Ketua Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, sebagai narasumber. Menurut Fery, penyempurnaan MCSP akan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) maupun Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).
Ia menekankan, keberhasilan program ini harus dilihat sebagai proses perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian jangka pendek. Dengan demikian, budaya antikorupsi dapat tumbuh dan melekat dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Selamat bekerja. Semoga komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance dan clean government di Bangka Belitung khususnya, serta di Indonesia pada umumnya, mendapat keberkahan dari Allah SWT,” tutupnya. (MK/*)