PANGKALPINANG — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya (BPJ), menegaskan komitmennya terhadap pembenahan sektor pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Politisi Partai Golkar tersebut dijadwalkan hadir bersama para penambang dalam aksi di kantor PT Timah, Senin (06/10/2025), untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat tambang.
“Kita akan hadir bersama para penambang. Di sana kita akan mendengarkan langsung apa aspirasi mereka,” ujar Bambang Patijaya.
Menurutnya, salah satu isu penting yang harus segera ditangani ialah pemberian harga pasir timah yang wajar oleh PT Timah, serta percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai bentuk kepastian hukum bagi penambang kecil.
Perjuangan Royalti dan Kepastian Hukum
Sejak duduk di Senayan, Bambang dikenal konsisten memperjuangkan keadilan bagi penambang rakyat. Ia turut mendorong kenaikan tarif royalti timah agar pendapatan daerah meningkat dan pembangunan infrastruktur lebih merata.
“Dengan kenaikan royalti, porsi untuk daerah akan bertambah dan bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya,” jelasnya dalam program Big Stories of The Week CNBC Indonesia (12/5/2025).
Selain itu, BPJ juga gencar mendorong penertiban penyelundupan timah, perbaikan tata kelola, dan penguatan regulasi pertambangan rakyat. Ia menilai, penambang Babel sering kali menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak.
“Penambang Babel butuh kepastian hukum, bukan kejar-kejaran di lapangan. Negara harus hadir memberi ruang legal dan harga yang adil,” tegas BPJ.
Dorong Keadilan dan Keterbukaan
BPJ menilai PT Timah perlu lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat lokal. Ia mengusulkan agar koperasi dan mitra lokal dilibatkan secara aktif dalam rantai produksi, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
“Selama tata kelola masih lemah dan penyelundupan dibiarkan, rakyat Babel tidak akan menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya.
Komitmen Nyata untuk Babel
Di luar isu pertambangan, BPJ juga dikenal aktif membawa program-program pemerintah pusat ke Bangka Belitung. Mulai dari sambungan listrik gratis, penambahan kuota elpiji, bantuan mesin perahu, hingga pelatihan UMKM dan energi terbarukan.
“Program yang kami dorong bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya. (MK/*)
