Percepat Pembangunan Daerah, Pemkot Pangkalpinang Tingkatkan Sinergi dengan DPR RI

MATAKASUS.COM|JAKARTA — Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mulai berdampak pada tata kelola keuangan daerah. Perubahan skema Transfer ke Daerah (TKD) mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumat (10/4/2026).

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memastikan pembiayaan pembangunan tetap berjalan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna mengambil langkah strategis dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat daerah maupun pusat. Upaya ini dilakukan melalui sinergi dengan legislatif, termasuk DPRD kota, provinsi, hingga DPR RI.

“Ini menjadi jembatan komunikasi antar lembaga yang memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pangkalpinang dan Bangka Belitung,” ujar Saparudin.

Dalam audiensi bersama jajaran legislatif dari Fraksi PDIP, Pemkot Pangkalpinang menyampaikan sejumlah usulan prioritas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga pertanian dan perikanan.

Salah satu fokus utama yang diangkat adalah pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam. Proyek tersebut dinilai strategis karena tidak hanya berdampak bagi Pangkalpinang, tetapi juga wilayah lain di Pulau Bangka.

Rencana pengembangan pelabuhan ini telah masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemkot juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Bappenas, dengan dukungan data yang telah dipersiapkan.

Komisi V DPR RI turut mendorong percepatan dengan menyarankan koordinasi lintas kementerian serta membuka peluang kerja sama dengan investor dalam pembiayaan proyek tersebut. (MK/*)