DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR < DESKRIPSI_GAMBAR
DESKRIPSI_GAMBAR

Dari Pendidikan hingga Ekonomi, PT Timah Tbk Serap Aspirasi untuk Perbarui RIPPM di Kabupaten Karimun

MATAKASUS.COM, KARIMUN — PT Timah Tbk terus memperkuat komitmennya dalam menyelaraskan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan kebutuhan pembangunan daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui konsultasi publik pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Nasional Karimun itu mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, hingga kelompok penerima manfaat program PPM PT Timah Tbk. Forum tersebut menjadi ruang untuk menghimpun gagasan sekaligus memastikan program pemberdayaan memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat.

Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah, menilai pembaruan RIPPM perlu berjalan seirama dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” kata Arif.

Ia menyebut sejumlah isu strategis dapat menjadi pijakan dalam penyusunan PPM, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis maritim, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pelayanan publik, pelestarian budaya, infrastruktur, serta isu perubahan iklim dan lingkungan.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, H. Muhammad Isnaini, menekankan pentingnya program yang memiliki dampak nyata dan indikator keberhasilan yang terukur, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sekadar program selesai setelah barang diserahkan,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas program sekaligus memastikan pemberdayaan benar-benar bermuara pada peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya,” katanya.

Ia juga mendorong sinkronisasi program PPM PT Timah Tbk dengan agenda pembangunan pemerintah daerah agar program yang dijalankan saling menguatkan dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

“Penting adanya sinkronisasi antara program CSR PT Timah dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi overlapping kegiatan,” ujarnya.

Selain penguatan ekonomi dan sosial, aspek keberlanjutan lingkungan turut menjadi perhatian dalam pembaruan RIPPM, sehingga setiap program diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan karakteristik dan potensi wilayah. (/*)

Sumber: Humas PT Timah Tbk.