Di Tengah Isu “Ada yang Membiayai”, ALMASTER Tantang Pembuktian: Aksi 10 September Disebut Murni Suara Rakyat

MATAKASUS.COM, PANGKALPINANG — Menjelang aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada 10 September 2026, isu mengenai siapa yang berada di balik gerakan Aliansi Masyarakat Terdzolimi (ALMASTER) Bangka Belitung mulai berembus di tengah masyarakat.

Isu tersebut bahkan menyeret nama sejumlah pihak, mulai dari pengusaha hingga bos atau kolektor timah, termasuk sosok yang disebut sebagai “Ibu Desi”. Spekulasi itu memunculkan pertanyaan: apakah aksi yang mengatasnamakan keresahan masyarakat tersebut benar-benar lahir dari bawah, atau ada tangan lain yang bekerja di balik layar?

Untuk menguji isu tersebut, sejumlah awak media mendatangi kantor sekretariat ALMASTER Bangka Belitung pada 9 September 2026 guna meminta penjelasan langsung dari pihak aliansi.

Melalui juru bicaranya, Guru Nasir, ALMASTER memberikan bantahan keras. Ia memastikan tidak ada pihak tertentu yang mendanai, mengendalikan, ataupun menggerakkan aksi tersebut.

Penyangkalan Tegas

“Kami tegaskan dengan tegas: tidak ada bos kolektor timah, tidak ada pihak pengusaha, tidak ada kepentingan kelompok tertentu, dan sama sekali tidak ada kaitan dengan Ibu Desi yang mendanai atau menggerakkan aksi kami,” ujar Guru Nasir saat diwawancarai awak media di kantor sekretariat ALMASTER.

Nasir menegaskan, tudingan bahwa ALMASTER diperintah, dibiayai, atau dikendalikan pihak tertentu—termasuk para kolektor timah maupun nama Ibu Desi—tidak memiliki dasar.

Menurutnya, isu semacam itu berpotensi menjadi informasi bohong atau hoaks apabila disebarkan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi ALMASTER, persoalannya bukan sekadar siapa yang berdiri di belakang barisan demonstran. Lebih jauh, aliansi tersebut ingin menegaskan bahwa agenda yang mereka bawa berangkat dari persoalan masyarakat yang selama ini dinilai belum memperoleh penyelesaian memadai.

Mengklaim sebagai Aspirasi Masyarakat

ALMASTER menyebut gerakannya dibentuk oleh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan.

Aksi yang dilakukan, kata Nasir, merupakan kesadaran masyarakat sendiri dan bukan hasil instruksi maupun pembayaran dari pihak tertentu.

Sedikitnya terdapat lima isu utama yang disebut menjadi dasar perjuangan ALMASTER, yakni persoalan hak kebun plasma yang disebut telah tertunda hampir 30 tahun; evaluasi terhadap kinerja Satgas PKH terkait pengambilan alat berat masyarakat di kawasan pemukiman warga; evaluasi terhadap kinerja Satgas Nanggala Halilintar atau Satlap Tricakti; tata niaga timah yang dinilai perlu lebih adil dan transparan; penyelesaian konflik kawasan hutan; serta kepastian hukum bagi masyarakat penambang.

Dengan demikian, ALMASTER berusaha menempatkan aksi 10 September bukan sebagai kendaraan kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai kanal penyampaian keresahan masyarakat.

Tantang Pembuktian

Nasir bahkan mempersilakan pihak yang menuding adanya pihak yang membayar atau memerintahkan gerakan ALMASTER untuk membawa bukti kepada aparat penegak hukum.

“Jika ada pihak yang menyebut kami dibayar atau disuruh, silakan tunjukkan buktinya ke aparat penegak hukum. Jangan sekadar menyebarkan isu atau berita hoaks untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya. Kami turun ke jalan karena rakyat berbicara, bukan karena ada yang menyuruh.”

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan terbuka terhadap pihak-pihak yang selama ini melempar tudingan mengenai adanya “sponsor” di balik gerakan ALMASTER.

Namun, ALMASTER tampaknya tidak ingin berhenti pada bantahan.

Nasir mengungkapkan, dalam gerakan berikutnya pihaknya bahkan berencana mendorong pemeriksaan atau inspeksi terhadap sejumlah smelter swasta yang belakangan disebut bermunculan dan telah memperoleh RKAB.

“Mungkin gerakan besok kami akan meminta semua pihak terkait bersama ALMASTER akan menyidak smelter-smelter yang tumbuh seperti jamur di musim hujan yang baru mendapat RKAB. Kemudian, sesuai tidak RKAB itu dengan IUP-nya, kami akan menyidak ke sana dan kami menanyakan rumus perhitungan RKAB-nya seperti apa.”

Langkah tersebut, menurut Nasir, justru penting untuk membantah tudingan bahwa smelter swasta tertentu merupakan pihak yang mendanai pergerakan ALMASTER.

“Jangan sampai smelter swasta tersebut dituduh oleh pihak tertentu sebagai pihak yang mendanai pergerakan kami. Kalau sudah kami sidak dan pasti kesal dengan langkah kami, berarti pihak smelter tersebut BUKAN pendana kami karena kita takut difitnah lebih lanjut,” tambahnya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa ALMASTER tidak hanya ingin menjawab isu yang beredar, tetapi juga hendak membuka ruang pemeriksaan terhadap persoalan tata kelola pertambangan dan perdagangan timah yang menjadi salah satu agenda utama mereka.

Pada akhirnya, pembuktian tentu tidak berhenti pada pernyataan di depan media. Jika tudingan mengenai adanya pihak yang mendanai gerakan ALMASTER memang beredar, maka ukuran yang paling objektif adalah bukti.

Sebaliknya, jika ALMASTER menyatakan gerakannya murni berasal dari keresahan masyarakat, transparansi terhadap agenda, sumber pembiayaan kegiatan, serta substansi tuntutan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik.

ALMASTER menegaskan akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat secara damai, tertib, dan konstitusional—tanpa terikat kepentingan pihak mana pun, termasuk pelaku usaha pertimahan di wilayah Bangka Belitung.

“Gerakan ini sepenuhnya milik rakyat yang berjuang demi keadilan,” tutupnya. (And/*)