DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR < DESKRIPSI_GAMBAR
DESKRIPSI_GAMBAR

Pansus 15 DPRD Pangkalpinang Matangkan Revisi Perda Aset Daerah, Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas

MATAKASUS.COM, PANGKALPINANG — DPRD Kota Pangkalpinang melalui Panitia Khusus (Pansus) 15 terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat kerja di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang, dengan dipimpin langsung Ketua Pansus 15, Andi. Agenda ini menjadi salah satu langkah strategis lembaga legislatif dalam mendorong pembenahan regulasi pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, sejumlah aspek penting menjadi perhatian Pansus, mulai dari mekanisme perencanaan kebutuhan aset, penetapan penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, hingga sistem pengamanan barang milik daerah.

Dalam forum tersebut, sejumlah aspek penting menjadi perhatian Pansus, mulai dari mekanisme perencanaan kebutuhan aset, penetapan penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, hingga sistem pengamanan barang milik daerah.

Ketua Pansus 15 DPRD Kota Pangkalpinang, Andi, Senin (2/11/2026), menyampaikan bahwa perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, efektif, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan pemerintahan maupun masyarakat.

Menurutnya, keberadaan regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah sangat diperlukan agar pengelolaan kekayaan pemerintah tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga memiliki landasan akuntabilitas yang kuat.

Melalui pembahasan Raperda ini, Pansus 15 berharap berbagai ketentuan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dapat semakin disempurnakan. Dengan demikian, setiap aset yang dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat tercatat, terpelihara, terlindungi, serta dimanfaatkan secara tepat guna.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan publik demi mendukung pembangunan Kota Pangkalpinang. (/*)