Abang Hertza Akui APBD Perubahan 2026 Masih Terbatas, Kolaborasi Jadi Motor Pembangunan Pangkalpinang

MATAKASUS.COM, PANGKALPINANG — Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam mendorong percepatan pembangunan Kota Pangkalpinang. Kondisi tersebut turut tercermin dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, menyampaikan bahwa pengesahan APBD Perubahan 2026 memang telah melalui mekanisme rapat paripurna. Namun, ia tidak menampik bahwa kapasitas anggaran yang tersedia masih jauh dari kata ideal untuk menjawab berbagai ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran harus disikapi secara realistis dengan mengedepankan efektivitas, prioritas, serta kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan setiap alokasi belanja daerah.

Ia menegaskan, keberhasilan membangun sebuah kota tidak seharusnya hanya bertumpu pada besarnya anggaran pemerintah ataupun banyaknya proyek pembangunan fisik. Ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan karakter, serta penguatan nilai mental dan spiritual, baik di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), pemangku kepentingan maupun masyarakat.

“Pangkalpinang tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan APBD atau mengharapkan peran pemerintah semata. Kemajuan sebuah kota membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen masyarakat,” ungkap Abang Hertza, Sabtu (7/11/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya kontribusi sektor swasta, pelaku usaha, kalangan investor, serta berbagai unsur masyarakat dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

Baginya, sinergi lintas sektor merupakan modal penting untuk menjaga momentum pembangunan, terutama ketika pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal.

Abang Hertza turut mengajak masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mengambil bagian dalam menjaga, merawat, dan memanfaatkan fasilitas publik yang telah disediakan pemerintah maupun pihak swasta.

Menurutnya, membangun kota juga berarti membangun kesadaran kolektif, menumbuhkan optimisme, serta menciptakan energi positif di tengah masyarakat.

Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat semakin solid. Dengan demikian, keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk berhenti berinovasi, melainkan momentum untuk memperkuat gotong royong dan menghadirkan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pada akhirnya, kemajuan Pangkalpinang tidak hanya diukur dari perubahan wajah kota melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas manusianya, kepedulian sosial, serta kemampuan seluruh elemen dalam menjaga hasil pembangunan demi kepentingan bersama. (/*)