Pangkalpinang – Suasana di ruang pertemuan Soll Marina Hotel, Kamis (14/8/2025), terasa tegang namun terukur. Para pejabat dan tokoh daerah duduk berhadap-hadapan, membahas satu agenda tunggal: memastikan Pilkada ulang di Pangkalpinang berjalan tanpa cela. Di ujung meja, Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, tampak mantap ketika menyampaikan targetnya—angka yang tak main-main: partisipasi pemilih minimal 80 persen.
“Kalau boleh sih 100 persen, doa kita ya. Tapi minimal 80 ke atas,” ucap Unu, sambil menatap para peserta rapat yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, dan perwakilan daerah.
Pilkada ulang ini bukan sekadar rutinitas demokrasi. Ia adalah ujian kedewasaan politik daerah setelah proses sebelumnya memicu polemik. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, yang menjadi penggagas rapat koordinasi, menegaskan bahwa suksesnya Pilkada ulang bukan hanya soal logistik dan prosedur, melainkan juga soal membangun kembali kepercayaan publik.
Unu, yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Pj Wali Kota, menyadari beban itu. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor—mulai dari tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga media—untuk menggerakkan kesadaran warga. “Kita semua harus memastikan masyarakat datang ke TPS, menggunakan haknya. Jangan ada yang golput hanya karena jenuh atau apatis,” ujarnya.
Tapi target tinggi bukan berarti tanpa risiko. Potensi pelanggaran, mulai dari kampanye terselubung hingga politik uang, tetap membayangi. Unu pun mengirim sinyal tegas: tidak ada toleransi bagi pelanggar aturan. “Apapun, silakan laporkan. Kami akan tindak dan beri hukuman sesuai ketentuan,” katanya.
Rapat itu juga membahas koordinasi teknis antara pemerintah daerah, KPU, dan aparat keamanan. Salah satu poin penting adalah penempatan personel di titik-titik rawan, termasuk wilayah dengan partisipasi rendah pada pilkada sebelumnya. Data demografis, sejarah partisipasi, dan peta kerawanan menjadi rujukan utama.
Di luar ruang rapat, tantangan sesungguhnya menanti. Menggerakkan 80 persen pemilih bukan pekerjaan satu-dua hari. Butuh sosialisasi intensif, pemetaan sosial, dan pendekatan yang menyentuh akar persoalan: jarak pemilih dengan proses politik.
Jika target tercapai, Pilkada ulang Pangkalpinang bisa menjadi contoh sukses bagi daerah lain. Namun, jika meleset, akan muncul pertanyaan besar—apakah optimisme Unu sekadar retorika, atau benar-benar lahir dari strategi yang terukur. (MK/*).
