Bangka Belitung, matakasus.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani, melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Fery Afriyanto, mengikuti Rapat Kerja (Raker) sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta para kepala daerah se-Indonesia. Agenda tersebut digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel, Senin (25/8/2025).
Raker ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dengan fokus pembahasan mengenai kemandirian fiskal daerah. Ia menyoroti bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, di mana lebih dari 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditopang oleh alokasi dari pemerintah pusat. Data Kemendagri per April 2025 menunjukkan, dari 548 daerah otonom di Indonesia, hanya 26 yang memiliki kapasitas fiskal kuat, sementara mayoritas lainnya berada dalam kategori sedang hingga lemah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Ia mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), karena kebijakan tersebut kerap menimbulkan resistensi sosial.
Bima Arya mengurai tiga persoalan mendasar penyebab lemahnya fiskal daerah: potensi pajak dan retribusi yang belum digarap maksimal, pengelolaan aset daerah yang belum produktif, serta ketimpangan kualitas SDM dan infrastruktur digital. Untuk itu, ia mendorong digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, transparansi layanan, hingga optimalisasi aset daerah melalui kerja sama maupun komersialisasi.
Lebih jauh, Bima Arya menekankan pentingnya inovasi pembiayaan pembangunan. Ia mendorong daerah mencari sumber pendanaan alternatif, mulai dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penerbitan obligasi dan sukuk daerah, hibah internasional, hingga dukungan CSR dan filantropi. “Kreativitas mencari pendanaan alternatif mutlak diperlukan, agar pembangunan berjalan tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat,” tegasnya. (MK/*)
