Pangkalpinang — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan komitmennya untuk selalu terbuka terhadap suara rakyat. Hal ini terlihat dari kehadiran langsung Gubernur Hidayat Arsani bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), saat menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di Gedung DPRD Babel, Senin (1/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur hadir bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Fery Afriyanto, serta pimpinan Forkopimda lainnya. Mereka turun langsung menemui massa aksi yang menamakan diri Gerakan Babel Menggugat.
“Hari ini kami bersama Forkopimda hadir lengkap. Pemerintah tidak menutup diri terhadap aspirasi rakyat. Semua masukan akan menjadi pertimbangan penting untuk membangun Babel ke arah yang lebih baik,” ujar Hidayat.
Gubernur menekankan bahwa kritik dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak hanya berkewajiban melayani masyarakat tetapi juga mendengarkan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi keluhan dan harapan rakyat.
“Aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan mahasiswi adalah masukan berharga. Kami akan tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan dalam menyusun kebijakan ke depan,” tambahnya.
Hidayat juga menyampaikan apresiasi atas sikap demonstran yang mampu menjaga ketertiban sepanjang aksi berlangsung. Ia menilai mahasiswa telah menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dengan menyampaikan aspirasi secara damai.
“Mahasiswa adalah mitra strategis pemerintah. Kehadiran mereka penting untuk ikut menjaga stabilitas, sekaligus menjadi pengingat agar pembangunan daerah tetap berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.
Aksi mahasiswa yang berlangsung sejak pukul 14.30 WIB itu diawali dengan orasi di halaman luar DPRD Babel. Setelah itu, massa difasilitasi masuk ke Ruang Paripurna untuk menyampaikan tuntutannya secara langsung.
Dalam forum tersebut, mahasiswa membacakan sepuluh tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan isu sosial di Babel. Sebagai bentuk tindak lanjut, aksi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
Kehadiran Forkopimda bersama Gubernur dalam aksi ini dianggap sebagai wujud nyata keterbukaan pemerintah daerah terhadap kritik, sekaligus langkah menjaga komunikasi yang sehat antara mahasiswa, legislatif, dan eksekutif di Bangka Belitung. (MK/*)
