MATAKASUS.COM|PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penentuan Kriteria Paket Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (4/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan terukur dan berpihak pada kepentingan publik.
FGD dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, dan diikuti oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Forum tersebut tidak hanya membahas kriteria kegiatan strategis, tetapi juga mengevaluasi progres realisasi fisik dan keuangan program yang sedang berjalan.
Dalam arahannya, Dessy menegaskan bahwa anggaran daerah harus dimaknai lebih dari sekadar angka administratif. Menurutnya, APBD merupakan instrumen utama perencanaan dan pengendalian pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik.
“Anggaran adalah wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang efektif dan akuntabel. Output-nya harus jelas dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dessy.
Ia menjelaskan, penetapan paket kegiatan strategis mengacu pada Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 103 tentang Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2026. Regulasi tersebut mengatur dua bentuk pendampingan, yakni pendampingan pengawalan dan pengamanan pembangunan strategis, serta pendampingan hukum atau legal.
Selain itu, setiap usulan kegiatan wajib selaras dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2020–2030.
Pada tahun anggaran 2026, tercatat enam OPD mengajukan paket kegiatan untuk mendapatkan pendampingan strategis. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pagu sekitar Rp3,4 miliar, Dinas PUPR sebesar Rp12,9 miliar, serta Dinas Kesehatan dengan tujuh paket kegiatan senilai Rp10,9 miliar.
Sejumlah program prioritas, seperti pembangunan SMP Negeri 11 dan pembangunan embung, diharapkan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Melalui FGD ini, Dessy berharap terbangun kolaborasi yang solid antar-OPD agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, serapan anggaran optimal, dan hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan warga Kota Pangkalpinang. (MK/*)
