Pangkalpinang, matakasus.com – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga beras melalui Gerakan Pangan Murah. Program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu (30/8/2025), dengan melibatkan 4.663 kecamatan. Dari gerakan ini, diperkirakan mampu menjangkau lebih dari 3,4 juta masyarakat dengan kebutuhan sekitar 43 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kegiatan nasional ini digelar secara virtual dan diikuti oleh seluruh kepala daerah atau perwakilannya. Dari Bangka Belitung, hadir Pj Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Hidayat Arsani, yang mengikuti jalannya acara dari Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah lengah dalam memastikan ketersediaan pangan, terutama beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sebelum peluncuran program, jajaran Kementerian Pertanian bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan pengecekan langsung di pasar rakyat di Serang dan Kendari, memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai standar.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa perhatian Presiden terhadap sektor pangan sangat besar. “Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga ketika negara mampu memberi makan rakyatnya. Inilah makna swasembada pangan yang menjadi perhatian utama Presiden,” ujarnya.
Pemerintah saat ini menghadapi tantangan musim kering yang berpotensi mengurangi hasil panen di sejumlah wilayah. Namun demikian, Menteri Pertanian optimis ketersediaan beras nasional masih terjaga. Hingga kini, Bulog telah menyerap cadangan beras sebanyak 4 juta ton, tanpa adanya impor. Pemerintah juga berencana menggelontorkan 1,3 juta ton beras dari cadangan nasional secara bertahap hingga Desember 2025.
Mendagri Tito menambahkan, Gerakan Pangan Murah menjadi bukti nyata kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, Badan Pangan Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. “Keterlibatan semua pihak sangat penting untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan terjangkau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menekankan peran vital pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini. Kendala teknis di lapangan seperti jaringan internet di beberapa daerah diakui masih terjadi, namun tidak mengurangi semangat untuk menjalankan program secara merata di seluruh Indonesia.
Melalui gerakan ini, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pangan yang cukup, tetapi juga dengan harga yang wajar. Dengan sinergi yang kuat antar lembaga dan dukungan semua pihak, Gerakan Pangan Murah diyakini akan memberikan manfaat nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. (MK/*)
