LKPJ 2025 Disampaikan, Pemkot Pangkalpinang Klaim Capaian Positif di Berbagai Sektor

Matakasus.com||Pangkalpinang — Pemerintah Kota Pangkalpinang memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna ke-V masa persidangan II DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026). Penyampaian ini menjadi bagian dari kewajiban konstitusional kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program serta pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Senin (30/3/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa LKPJ tidak sekadar laporan formal, melainkan cerminan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik melalui DPRD. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada legislatif dan seluruh elemen masyarakat atas dukungan terhadap stabilitas dan pembangunan daerah.

Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target setelah perubahan anggaran. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui ekspektasi dengan capaian lebih dari 100 persen. Di sisi lain, belanja daerah terealisasi Rp920,07 miliar atau sekitar 87,62 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk sektor pelayanan dasar, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp587 miliar dengan tingkat serapan mencapai di atas 90 persen. Dana tersebut difokuskan pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial masyarakat.

Di bidang pendidikan, sejumlah pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah telah direalisasikan, disertai bantuan bagi pelajar. Sektor kesehatan juga menunjukkan perkembangan, termasuk peningkatan fasilitas di RSUD Depati Hamzah serta capaian Universal Health Coverage (UHC) yang hampir menyentuh 100 persen.

Pada sektor infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta penguatan jaringan air bersih terus dilakukan. Program perbaikan rumah tidak layak huni juga berhasil menyasar puluhan unit sepanjang tahun berjalan.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,73 persen melalui berbagai program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja. Namun, penurunan nilai investasi menjadi catatan penting yang perlu segera diantisipasi pemerintah ke depan.

Menutup laporannya, Wali Kota mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Meski demikian, ia menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja serta memperkuat kolaborasi demi mendorong kemajuan Kota Pangkalpinang. (MK/*)