Pangkalpinang — Desa wisata diyakini akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Optimisme ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel, Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Hidayat Arsani, saat melepas kepulangan rombongan Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa dan Kampung Wisata Komisi VII DPR RI di Terminal VIP Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Senin (8/9/2025).
Menurut Fery, arahan Gubernur Babel dalam rapat koordinasi sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat potensi yang dimiliki desa-desa di seluruh Babel. Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar desa wisata dapat berkembang sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPR RI yang sudah melaksanakan rakor bersama Pak Gubernur dan instansi terkait, disertai peninjauan langsung ke lapangan. Ke depan, kami berharap potensi desa wisata di Babel bisa meningkat, hingga mencapai kategori desa wisata mandiri,” ujar Fery.
Wakil Ketua sekaligus Ketua Tim Panja Standardisasi Desa dan Kampung Wisata Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa pihaknya tengah merumuskan langkah standardisasi desa wisata sebagai bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Kepariwisataan.
Dalam paparannya, Rahayu menekankan bahwa desa wisata perlu memiliki klasifikasi yang jelas agar pengembangannya terarah. Menurutnya, ada empat kategori desa wisata yang sedang dibahas, yakni Desa Wisata Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri.
“Kehadiran kami di Bangka Belitung bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi juga membicarakan langkah-langkah standarisasi desa wisata. Hal ini penting, karena akan menjadi bagian dari revisi regulasi kepariwisataan yang sedang kami bahas di DPR RI,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan, sangat menentukan keberhasilan program desa wisata. Tanpa dukungan tersebut, desa wisata sulit berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing.
Dengan adanya kerja sama erat antara Pemprov Babel dan DPR RI, diharapkan desa wisata di Babel mampu naik kelas, dari sekadar rintisan menjadi desa wisata mandiri, yang tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. (MK/*)
