PANGKALPINANG — PT Timah Tbk menegaskan komitmennya dalam pembenahan tata kelola pertambangan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Pertambangan dan Kemitraan yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan untuk memperkuat sistem pengelolaan usaha yang tertib, transparan, dan berkelanjutan. Jumat (13/2/2026).
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan nasional, di antaranya Jamdatun Kejaksaan Agung RI Narendra Jatna, Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI Mayjen TNI Rudi Purnomo, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Cecep Mochamad Yasin, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Zulkifli, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Sarbinin Usman.
Diskusi ini dirancang sebagai ruang dialog konstruktif untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi lintas lembaga, sekaligus merumuskan langkah konkret dalam pembenahan sistem kemitraan dan operasional pertambangan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk, Suhendra Yusuf
Ratuprawiranegara, menyampaikan bahwa perusahaan bersama Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Lemhanas, dan Kementerian ESDM melakukan penelaahan menyeluruh terhadap isu tata kelola komoditas timah dari sudut pandang korporasi, regulator, dan penegak hukum. Upaya ini bertujuan membentuk tata kelola yang lebih baik sehingga memberikan manfaat optimal bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, PT Timah Tbk telah melakukan konsolidasi internal serta penguatan tata kelola melalui diskusi strategis dengan para pemangku kepentingan sebagai langkah nyata pembenahan sistem yang terstruktur. Komitmen tersebut akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan guna memastikan praktik penambangan berjalan disiplin, transparan, dan akuntabel, dengan kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Ia berharap kolaborasi terpadu dan pengendalian yang efektif dapat mencegah serta menangani berbagai isu strategis, mulai dari mekanisme kemitraan, kepatuhan perizinan, hingga praktik pertambangan ilegal. Dengan demikian, industri timah nasional dapat tumbuh sehat sekaligus memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan FGD dan Bimtek ini juga menjadi bagian dari transformasi perusahaan dalam membangun tata kelola yang adaptif terhadap dinamika industri pertambangan nasional. (MK/*)
Sumber: Humas PT Timah Tbk.
