Siap-Siap! Anggota DPRD Babel Berpotensi Antri Diperiksa Jaksa Soal Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

MATAKASUS.COM|PANGKALPINANG — Aroma pemeriksaan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas mulai menyeret sejumlah wakil rakyat di Kota Pangkalpinang. Enam anggota DPRD dari beberapa daerah pemilihan telah lebih dulu memenuhi panggilan jaksa untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas (SPPD). Sabtu (14/3/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, enam anggota dewan yang telah dipanggil tersebut masing-masing berinisial SA, RA, DP, SK, PA, dan AF. Mereka berasal dari beberapa daerah pemilihan berbeda di Kota Pangkalpinang.
Pemanggilan dilakukan oleh tim dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang untuk mengumpulkan bahan dan keterangan terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas, termasuk dokumen SPPD, bukti penginapan hotel, serta dokumen pendukung lainnya.

Proses klarifikasi tersebut disebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menyoroti penggunaan anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat. Hingga kini, proses pengumpulan data masih berlangsung dan belum sampai pada tahap penetapan tersangka.

Namun, pemeriksaan enam anggota dewan Kota Pangkalpinang itu memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: apakah hanya enam nama itu saja yang akan dimintai keterangan, atau justru akan ada nama-nama lain yang menyusul?

Sejumlah sumber menyebutkan, tidak menutup kemungkinan pemanggilan akan terus berlanjut seiring proses pendalaman yang dilakukan tim kejaksaan. Jika ditemukan indikasi kuat terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas, maka bukan mustahil anggota DPRD lainnya juga akan dipanggil secara bergiliran.

Situasi ini pun menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, perjalanan dinas yang seharusnya menjadi bagian dari tugas wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, justru kini berada dalam radar penyelidikan aparat penegak hukum.

Publik kini menunggu langkah berikutnya dari kejaksaan. Jika proses pengumpulan bahan dan keterangan menemukan bukti kuat adanya penyimpangan, maka perkara ini bisa berkembang ke tahap penyidikan.
Dengan proses yang masih berjalan, anggota DPRD lain di Bangka Belitung pun diminta bersiap-siap apabila sewaktu-waktu dimintai keterangan oleh penyidik.

Sebab dalam perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik, siapa pun yang berkaitan dengan dokumen dan alur anggaran bisa saja dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum. Publik menunggu, siapa nama berikutnya yang akan dipanggil ke ruang pemeriksaan kejaksaan. (MK/*)