Ribuan penambang dari berbagai wilayah di Babel berkumpul menyuarakan aspirasi agar harga timah dan sistem tata niaga lebih berpihak kepada rakyat.
Dalam aksi tersebut, Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, akhirnya menyatakan kesepakatan untuk membeli timah dengan kadar SN 70 persen seharga Rp 300 ribu per kilogram.
Kesepakatan ini disambut sorak gembira para penambang yang telah lama menantikan kejelasan harga jual timah rakyat.
“Kami setuju Rp 300 ribu per kilo SN 70. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga setuju agar ke depan tidak lagi menggunakan sistem mitra,” tegas Restu di hadapan massa aksi.
Sementara itu, Bambang Patijaya dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan masyarakat penambang harus diikuti dengan perubahan mekanisme tata niaga yang adil.
Menurutnya, peran kolektor harus dievaluasi agar tidak merugikan penambang kecil dan membuka ruang bagi praktik penyelundupan timah ilegal.
“Kolektor harus kita pilah-pilah. Ada yang baik, kita bina dan dukung agar bisa membeli langsung dari masyarakat. Tapi kolektor nakal yang mendukung penyelundupan harus kita tindak tegas,” ujar BPJ di hadapan ribuan massa.
Politisi asal Bangka Belitung itu juga menegaskan bahwa persoalan kolektor dan sistem perdagangan timah ini sudah ia laporkan secara langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera ditindaklanjuti.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BPJ untuk memastikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat Babel, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari sektor pertimahan.
Kehadiran BPJ di tengah-tengah massa aksi menjadi bukti nyata bahwa ia tidak hanya berbicara di ruang sidang, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Aksi besar yang berlangsung sejak pagi itu sempat memanas dan menyebabkan sejumlah fasilitas kantor PT Timah mengalami kerusakan. Namun, setelah keputusan resmi diumumkan, situasi berangsur kondusif, dan massa perlahan membubarkan diri dengan tertib pada sore hari.
Kesepakatan harga ini menjadi langkah awal penting dalam perjuangan panjang masyarakat Bangka Belitung untuk memperoleh keadilan di sektor pertimahan.
Bambang Patijaya pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan tata niaga timah nasional agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. (MK/*)
