Pemkot Pangkalpinang Jaga Status UHC Prioritas dengan Dukungan CSR Perusahaan

PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mengupayakan penguatan program Universal Health Coverage (UHC) dengan memperluas rekrutmen serta mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi implementasi penguatan UHC yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama donasi bersama Bank Sumsel Babel dan Yayasan SPPG di Smart Room Center (SRC), Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (11/5/2026).

Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyampaikan capaian UHC di Kota Pangkalpinang saat ini hampir mencapai angka maksimal.

“UHC kita sudah 99 sekian persen, hampir 100 persen. Tinggal sekitar 597 orang yang belum terdata,” ujarnya.

Ia menjelaskan masih adanya warga yang belum masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan disebabkan kendala administrasi kependudukan, seperti data KTP yang belum lengkap ketika proses pendataan dilakukan.

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini bukan hanya meningkatkan jumlah peserta, melainkan juga menjaga tingkat keaktifan peserta BPJS agar tetap memenuhi standar nasional UHC prioritas.

“Keaktifannya sekitar 82 persen. Jangan sampai turun di bawah 80 persen,” katanya.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, Pemkot Pangkalpinang mulai menggandeng sektor dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Program itu diarahkan membantu pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 5 atau kelompok ekonomi rentan.

“Hari ini kita memfasilitasi kerja sama dengan Bank Sumsel Babel. Kita dorong dunia usaha membantu pembayaran BPJS masyarakat desil 1 sampai 5 supaya kita terus bertahan di UHC prioritas,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan penjangkauan langsung terhadap ratusan warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui Dinas Sosial.

“Saya sudah minta Dinas Sosial mendatangi mereka supaya ikut,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya pembaruan data sosial secara berkala agar penyaluran bantuan kesehatan dapat lebih tepat sasaran. Validasi data sosial Kota Pangkalpinang oleh BPS disebut telah mencapai 100 persen. (MK/*)