Disdikbud Kota Pangkalpinang Fokus Tekan Angka Anak Tidak Sekolah Melalui Rakor Lintas Sektor

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus memperkuat langkah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 yang berlangsung di Sun Hotel Pangkalpinang, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur, mulai dari pihak kecamatan, kelurahan hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sebagai bentuk kolaborasi untuk menyamakan langkah dalam menekan jumlah anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan.

Rakor dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pangkalpinang, Agustu Afendi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa persoalan anak tidak sekolah masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan data sementara, tercatat sekitar 400 anak usia 7 hingga 18 tahun masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah di Kota Pangkalpinang. Namun, angka tersebut masih terus diverifikasi untuk memastikan kondisi masing-masing anak sebelum dilakukan langkah penanganan.

Menurut Agustu, pemerintah perlu mengetahui secara rinci latar belakang setiap kasus, apakah disebabkan keterbatasan ekonomi, putus sekolah, memilih bekerja, belum pernah mengenyam pendidikan, maupun faktor lainnya.

Ia menjelaskan, hasil pendataan menunjukkan penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan cukup beragam. Selain persoalan biaya, terdapat kendala transportasi, lokasi sekolah yang relatif jauh, tuntutan membantu ekonomi keluarga, kondisi lingkungan, hingga faktor disabilitas yang turut memengaruhi keberlangsungan pendidikan mereka.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Darwin, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan dukungan nyata kepada anak-anak yang membutuhkan. Salah satunya melalui penyaluran bantuan perlengkapan sekolah kepada sekitar 30 siswa sekolah dasar berupa tas, sepatu, dan berbagai kebutuhan belajar.

Selain itu, Disdikbud juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar cakupan bantuan pendidikan dapat semakin luas.

“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, sekolah, serta masyarakat menjadi kunci agar semakin banyak anak dapat kembali mengenyam pendidikan dan memperoleh hak belajar secara layak,” ujar Darwin.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan menghasilkan langkah konkret untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah sekaligus meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kota Pangkalpinang. (MK/*)