HUT ke-269 Pangkalpinang, Wali Kota Saparudin Sampaikan Capaian dan Arah Pembangunan Kota

MATAKASUS.COM, PANGKALPINANG — Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-269 Kota Pangkalpinang menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang memaparkan berbagai capaian pembangunan selama satu tahun terakhir.

Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin hadir dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (17/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota, Ketua TP PKK, jajaran kepala OPD, Forkopimda, serta unsur BUMD.

Dalam penyampaiannya, Saparudin menempatkan pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi Z, sebagai salah satu perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan kota harus dibarengi dengan upaya membuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya.

“Keinginan dan impian Gen Z ini, pertama tentunya untuk anak-anak muda kita, khususnya Gen Z. Kita berupaya untuk memberikan kapasitas pendidikan yang lebih bermutu,” ujarnya.

Ia menyebut capaian pendidikan Pangkalpinang yang berada di peringkat keenam dalam ujian prestasi nasional tingkat SD dan SMP patut diapresiasi. Pemerintah kota juga menyiapkan beasiswa bagi siswa berprestasi. Sementara bantuan seragam sekolah gratis, buku tulis, dan perlengkapan sekolah direncanakan dibagikan pada akhir September di GOR Kacang Pedang.

Namun, Saparudin menegaskan capaian tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk berhenti melakukan pembenahan. Anak-anak, katanya, perlu mendapat ruang untuk mengembangkan diri melalui kegiatan positif di bidang seni, olahraga, maupun keagamaan.

Pemkot juga berencana melanjutkan program TPA untuk siswa SMP mulai tahun depan. Program tersebut akan mencakup kegiatan salat Magrib dan Isya di masjid serta pembelajaran bahasa Arab.

“Harapan kita, anak-anak muda kita ini menjadi anak-anak yang terus bisa tumbuh, berkreasi dan berinovasi,” imbuhnya.

Pada sektor fiskal, Saparudin turut menyinggung informasi mengenai kemungkinan pengalihan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat. Jika kebijakan tersebut terealisasi, menurutnya, kondisi itu berpotensi memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

“Mudah-mudahan ada ruang fiskal yang lebih, supaya kita siapkan untuk pembangunan-pembangunan di Kota Pangkalpinang. Tentunya kita masih ada persoalan sampah, persoalan pasar yang terus harus kita benahi sehingga bisa menjadi pasar rakyat yang modern,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur dan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah kota mendorong agar pelaku UMKM memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi kebutuhan dunia kerja.

“Ekonomi masyarakat kita harus tumbuh, dengan memberikan ruang-ruang kepada pelaku UMKM kita untuk bisa bekerja, dan kemudian juga menyiapkan anak-anak kita untuk siap bekerja untuk mengurangi pengangguran,” tandasnya. (/*)