DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR < DESKRIPSI_GAMBAR
DESKRIPSI_GAMBAR

38 Keluarga di Pangkalpinang Terima Bantuan Modal Usaha Rp5 Juta, Pemkot Dorong Kemandirian Ekonomi

MATAKASUS.COM, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran bantuan modal usaha bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Sebanyak 38 keluarga mendapatkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan nilai masing-masing Rp5 juta.

Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Kantor Dinas Sosial Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026), diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna.

Dessy menjelaskan, program tersebut menyasar keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menerima bantuan selama lima tahun dan mempunyai usaha produktif. Bantuan ini diharapkan menjadi dorongan untuk memperbesar skala usaha sekaligus mempercepat kemandirian ekonomi keluarga.

Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan pendampingan selama satu tahun agar penggunaan dana tepat sasaran dan memberikan hasil nyata bagi penerima.

“Jadi, diharapkan dengan bantuan ini para penerima bantuan itu bisa mandiri dan ada pendampingan maksimal selama satu tahun,” ujar Dessy.

Dari total 38 penerima yang disetujui, empat orang telah menerima bantuan melalui Kantor Pos, dua orang mengalami penundaan karena terindikasi terkait judi online, sementara 32 penerima memperoleh bantuan dalam kegiatan penyaluran tersebut.

Dessy menegaskan, dana Rp5 juta harus dimanfaatkan khusus untuk kebutuhan modal dan pengembangan usaha, bukan untuk membiayai kebutuhan konsumtif sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pangkalpinang, Khotaman Barka, mengungkapkan bahwa dari sekitar 180 calon penerima yang diusulkan pemerintah kota, baru 38 orang disetujui pada tahap ini.

Ia berharap program tersebut mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial dan membuka peluang ekonomi lebih luas.

Khotaman juga mengingatkan masyarakat agar menjauhi judi online karena keterlibatan anggota keluarga dalam aktivitas tersebut dapat berakibat pada penangguhan hingga penghentian bantuan sosial, termasuk PKH. (/*)