DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR < DESKRIPSI_GAMBAR
DESKRIPSI_GAMBAR

Vape Bakal Diatur dalam Perda KTR, Pemkot Pangkalpinang Perkuat Komitmen Wujudkan Kota Ramah Anak

MATAKASUS.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai memperkuat langkah perlindungan kesehatan masyarakat melalui rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam regulasi terbaru yang disiapkan, penggunaan rokok elektrik atau vape akan dimasukkan sebagai bagian dari larangan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai area bebas rokok.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menegaskan bahwa pemerintah daerah berencana menyamakan pengaturan vape dengan rokok konvensional.

“Kita nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” ujar Dessy, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan advokasi penguatan implementasi KTR bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan World Health Organization (WHO) di Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Dessy mengakui, meskipun aturan KTR telah tersedia, pelaksanaannya selama ini belum berjalan optimal. Karena itu, pengawasan dan penegakan aturan menjadi perhatian serius pemerintah.

Terdapat tujuh kawasan yang menjadi sasaran penerapan KTR, meliputi fasilitas kesehatan, lingkungan pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum tertentu.

Selain pengaturan vape, Pemkot juga berencana memperketat pengendalian iklan rokok di ruang publik serta memperjelas sanksi administratif berupa denda. Ketentuan tersebut nantinya dapat menyasar individu maupun pengelola tempat yang mengabaikan aturan KTR.

“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” tegasnya.

Menurut Dessy, perempuan dan anak merupakan kelompok yang harus mendapat perlindungan lebih dari paparan asap rokok. Hal ini sejalan dengan komitmen Pangkalpinang untuk mewujudkan kota ramah anak.

Sementara itu, Kemenkes mengingatkan bahwa penguatan regulasi KTR perlu diselaraskan dengan PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Melalui revisi tersebut, Pemkot berharap pengawasan semakin efektif dan lingkungan perkotaan menjadi lebih sehat, aman, serta ramah bagi generasi mendatang. (/*)