Rakor Koperasi Pangkalpinang Dorong Percepatan Koperasi Merah Putih dan Optimalisasi Aset Pemkot

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat pengembangan sektor koperasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Koperasi se-Kota Pangkalpinang yang berlangsung di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/7/2026). Forum tersebut menjadi ajang mempererat koordinasi sekaligus menyamakan persepsi terkait percepatan pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih di wilayah Kota Pangkalpinang.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menuturkan bahwa rakor tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga sarana bagi para pengurus koperasi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi selama proses pembentukan maupun pengelolaan koperasi. Melalui dialog bersama narasumber, berbagai kendala diharapkan dapat ditemukan solusi sehingga program pengembangan koperasi dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga tengah mengkaji peluang pemanfaatan aset daerah yang belum dimaksimalkan penggunaannya. Selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, aset tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan ekonomi produktif yang dikelola koperasi, seperti pengembangan usaha mikro, pertanian perkotaan, hingga kawasan wisata berbasis masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Kota Pangkalpinang, Yasin, menjelaskan bahwa arah pengembangan Koperasi Merah Putih harus disesuaikan dengan karakter Pangkalpinang sebagai kota perdagangan dan jasa. Karena itu, koperasi diharapkan mampu memperkuat sistem distribusi kebutuhan pokok masyarakat melalui pembangunan pusat logistik atau gudang yang melayani penyaluran sembako, LPG, dan komoditas penting lainnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Kodim 0413/Bangka. Perwakilan Dandim 0413/Bangka, Mayor Ronal Manik, mengatakan pihaknya berperan memberikan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah maupun masyarakat selama proses pengembangan koperasi, termasuk ketika menghadapi hambatan teknis di lapangan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan koperasi tetap berada di tangan masyarakat sebagai pelaku utama.

Selain memperkuat kelembagaan, Ronal menilai koperasi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi layanan, termasuk penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS, dinilai menjadi langkah penting agar pelayanan koperasi semakin cepat, mudah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era ekonomi digital.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap sinergi antara pemerintah, pengurus koperasi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga Koperasi Merah Putih dapat tumbuh sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang modern, mandiri, dan berdaya saing. (MK/*)