DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR < DESKRIPSI_GAMBAR
DESKRIPSI_GAMBAR

IPM Pangkalpinang 2026 Tembus 82,56, Tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MATAKASUS.COM, PANGKALPINANG (10/11/2026) – Kualitas pembangunan manusia di Kota Pangkalpinang kembali mencatatkan tren menggembirakan. Berdasarkan data Rilis Indikator Strategis Kota Pangkalpinang Tahun 2026 yang dipaparkan Pemerintah Kota bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kini mencapai 82,56, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 yang berada pada angka 81,64.

Pencapaian tersebut sekaligus mengukuhkan Pangkalpinang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini juga menempatkan ibu kota provinsi tersebut dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi, jauh melampaui IPM tingkat provinsi yang tercatat sebesar 76,00.

Peningkatan tersebut tercermin dari sejumlah indikator utama. Umur Harapan Hidup masyarakat naik menjadi 75,96 tahun. Sementara Harapan Lama Sekolah mencapai 13,61 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah meningkat menjadi 11,15 tahun. Dari aspek ekonomi, pengeluaran per kapita turut mengalami kenaikan menjadi Rp17,47 juta per tahun.

Di sektor kesejahteraan, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,42 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan juga mengalami penurunan 23,4 persen menjadi 0,49, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan relatif stabil pada angka 0,13.

Untuk memperkuat arah pembangunan, Pemkot Pangkalpinang bersama BPS turut menghadirkan Dashboard Indikator Pembangunan yang menyajikan rekam data selama 13 tahun, mencakup lebih dari 67 indikator, enam kategori, dan 17 sektor ekonomi.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong seluruh perangkat daerah memanfaatkan data tersebut sebagai landasan penyusunan kebijakan dan penganggaran yang terukur, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan daya beli masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran.

Keterbukaan data ini diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengawal kemajuan pembangunan daerah. (/*)