Evaluasi APBD Pangkalpinang Jadi Sorotan, Prof Udin Tekankan Transparansi dan Percepatan Kerja OPD

PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan pengelolaan anggaran dan percepatan penyelesaian persoalan daerah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Evaluasi Kinerja, Fisik, dan Keuangan APBD April 2026 yang berlangsung di ruang pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Senin pagi (18/5).

Rapat dipimpin langsung Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin atau yang dikenal dengan sapaan Prof Udin, dan dihadiri sejumlah pejabat strategis daerah. Tampak hadir Wakil Wali Kota, Plt Sekda, pimpinan OPD, camat, jajaran direksi BUMD, hingga unsur perbankan daerah.

Dalam forum tersebut, berbagai capaian pendapatan daerah dipaparkan secara terbuka melalui layar proyektor di hadapan seluruh peserta. Pemerintah kota menilai keterbukaan data menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Prof Udin menegaskan, masyarakat saat ini semakin kritis dalam memantau penggunaan anggaran daerah maupun realisasi program pembangunan. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga memastikan program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Sekarang masyarakat bisa menilai langsung bagaimana pemerintah bekerja melalui realisasi program dan penggunaan anggaran,” ujar Prof Udin dalam arahannya.

Dari hasil evaluasi sementara, realisasi pendapatan daerah disebut masih berada dalam jalur target yang telah ditetapkan pemerintah kota. Capaian saat ini berada di kisaran 30 hingga 35 persen dan dinilai masih sesuai dengan tahapan pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Selain pendapatan umum, beberapa sektor retribusi dan pengelolaan aset daerah juga disebut menunjukkan peningkatan positif. Meski demikian, seluruh OPD diminta tetap menjaga ritme kerja dan tidak cepat merasa puas terhadap capaian tersebut.

Dalam rapat itu, Prof Udin turut menyinggung persoalan perkotaan yang hingga kini masih sering dikeluhkan warga, terutama terkait sampah dan banjir. Ia meminta seluruh OPD lebih serius menghadirkan solusi konkret di lapangan dan tidak terjebak pada proses birokrasi yang berlarut-larut.

Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan hasil nyata dibanding sekadar laporan administratif.

“Kalau itu sudah menjadi keluhan masyarakat, berarti pemerintah wajib hadir menyelesaikannya,” tegasnya.

Tak hanya itu, persoalan rumah dinas guru yang belum memiliki kepastian status juga ikut dibahas. Pemerintah kota disebut tengah melakukan penataan aset untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku agar para guru memperoleh kepastian hukum atas tempat tinggal yang selama ini mereka tempati.

Menutup rapat evaluasi tersebut, Prof Udin kembali mengingatkan pentingnya koordinasi antarlembaga di lingkungan Pemkot Pangkalpinang. Ia menilai seluruh perangkat daerah harus memiliki arah kerja yang sama demi mempercepat pelayanan dan pembangunan daerah.

“Jangan sampai ada yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus saling terhubung dan memahami prioritas pemerintah,” katanya. (MK/*)