DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR < DESKRIPSI_GAMBAR

Evaluasi APBD 2026, Wali Kota Pangkalpinang Soroti Kinerja OPD

Oplus_131072

PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2026 yang dipimpin langsung Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, di Ruang Pertemuan BAPPERIDA Kota Pangkalpinang, Senin (18/5/2026).

Rapat tersebut menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap capaian fisik, keuangan, hingga realisasi program kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang. Hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Desy Ayutrisna, Plt Sekretaris Daerah Budiyanto, jajaran kepala OPD, para camat, serta unsur perbankan daerah.

Dalam arahannya, Saparudin menekankan pentingnya percepatan kinerja OPD agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata.

Menurutnya, evaluasi rutin menjadi langkah penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan jalannya pemerintahan berlangsung transparan dan terukur.

“Seluruh OPD harus mampu menunjukkan hasil kerja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik maupun pembangunan daerah,” ujarnya.

Selain membahas capaian program, rapat juga menyoroti realisasi pendapatan daerah dan pengendalian pelaksanaan APBD 2026. Pemerintah kota meminta setiap perangkat daerah memperkuat koordinasi dan pengawasan internal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai perencanaan.

Saparudin juga mengingatkan agar para kepala OPD memahami arah kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam menangani persoalan prioritas seperti pengelolaan sampah, optimalisasi retribusi daerah, hingga program perumahan guru.

Ia menilai keterbukaan dalam proses evaluasi penting dilakukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan serta menilai sejauh mana pelaksanaan program yang dijalankan pemerintah daerah.

“Pelaksanaan APBD harus berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga seluruh target pembangunan dapat terealisasi secara maksimal,” tegasnya. (MK/*)