Pemkot dan Kejari Pangkalpinang Perkuat Sinergi, Fokus Pengawasan Anggaran dan Kepastian Hukum

PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mendorong penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dan kepatuhan terhadap regulasi. Senin (27/4/2026).

Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga telah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinan mereka. Upaya ini dinilai penting guna memastikan setiap kebijakan yang dijalankan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Menurut Saparudin, kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan menjadi kunci dalam meminimalisir potensi pelanggaran, sekaligus menjamin pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan ramah tamah bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang baru, Rindang Onasis, di Rumah Dinas Wali Kota. Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat hubungan kelembagaan yang bersifat strategis.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap peran Kejari dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai kehadiran pimpinan baru di institusi kejaksaan akan membawa semangat baru dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di Pangkalpinang.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antarinstansi. Sinergi yang terjalin, kata dia, akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Rindang Onasis, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmen kejaksaan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Rindang juga berharap adanya dukungan dari seluruh unsur Forkopimda agar tugas dan fungsi kejaksaan dapat berjalan optimal, khususnya dalam mengawal pembangunan serta menegakkan hukum di wilayah Pangkalpinang. (MK/*)