Kolektor Timah Usuf di Beruas Diduga Tetap Beroperasi, Nama Akbar Warga Kudai Ikut Mencuat: Siapa di Balik Rantai Pasoknya?

MATAKASUS.COM, SIMPANG KATIS — Dugaan praktik penampungan pasir timah yang disinyalir berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada seorang warga Desa Beruas bernama Usuf, yang berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi awak media diduga masih leluasa menjalankan aktivitas pembelian pasir timah di kediamannya.

Pantauan awak media di lokasi mendapati sejumlah sepeda motor yang diduga milik para penambang terlihat mendatangi kediaman Usuf. Kedatangan tersebut disinyalir berkaitan dengan aktivitas transaksi jual beli pasir timah. Pemandangan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas kegiatan penampungan sekaligus efektivitas pengawasan aparat penegak hukum (APH) di wilayah tersebut.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aktivitas pembelian timah oleh Usuf disebut-sebut tetap berlangsung, bahkan ketika harga komoditas timah mengalami penurunan.

“Ya, Pak. Kalau Usuf ini paling anti dengan APH, begitu juga dengan wartawan. Bahkan saat harga timah turun pun, katanya masih tetap membeli,” ungkap sumber tersebut kepada awak media.

Tak berhenti di situ, sumber tersebut juga menyebut adanya sosok bernama Akbar, warga Kudai, Sungailiat, yang diduga memiliki hubungan sebagai bos atau pihak yang berada di belakang aktivitas pembelian timah Usuf.

Informasi ini tentu membutuhkan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut. Jika benar terdapat hubungan pendanaan maupun distribusi antara keduanya, maka mata rantai perdagangan timah yang diduga berasal dari pertambangan ilegal patut dibuka secara terang-benderang.

Persoalannya bukan semata siapa membeli dan siapa memasok. Lebih jauh, publik berhak mempertanyakan bagaimana aktivitas yang diduga berlangsung secara terbuka tersebut dapat terus berjalan tanpa kejelasan penindakan.

Ada apa dengan pengawasan?

Pertanyaan yang lebih serius pun muncul: apakah aktivitas tersebut benar-benar tidak terpantau aparat, atau justru ada faktor lain yang membuatnya seolah kebal dari sentuhan hukum? Bahkan, dugaan adanya pemberian upeti kepada pihak tertentu menjadi pertanyaan yang patut diklarifikasi, bukan tuduhan yang dapat disimpulkan tanpa bukti.

Secara hukum, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin. Sementara Pasal 161 mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, maupun menjual mineral yang diketahui berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Berangkat dari temuan lapangan dan informasi masyarakat tersebut, awak media akan terus menelusuri dugaan aktivitas penampungan pasir timah di kediaman Usuf, termasuk menelusuri kebenaran informasi mengenai keterlibatan Akbar sebagai pihak yang diduga berada dalam rantai pasokan maupun pendanaan.

Konfirmasi juga akan diarahkan kepada Usuf, Akbar, instansi teknis terkait mengenai legalitas kegiatan penampungan, serta APH setempat mengenai langkah pengawasan dan penindakan.

Publik kini menunggu jawaban: apakah aktivitas tersebut telah mengantongi legalitas yang dipersyaratkan, atau justru ada persoalan yang selama ini luput dari pengawasan?

Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. (End/*)