Plang Sitaan Kejagung Seolah Tak Berdaya! PT MHL/CV MAL Diduga Tetap Panen Sawit, Siapa di Balik Operasional?

MATAKASUS.COM, BANGKA TENGAH — Keberadaan plang penyitaan yang dikaitkan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) di kawasan perkebunan sawit Desa Terentang dan Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, justru menyisakan tanda tanya serius. Pasalnya, PT MHL/CV MAL diduga masih menjalankan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit di kawasan tersebut, Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan dokumentasi investigasi Tim 9 Jejak Kasus, sejumlah pekerja bersama mandor terlihat melakukan pemanenan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apabila lahan tersebut benar merupakan objek penyitaan negara, siapa yang memberikan kewenangan operasional dan atas dasar hukum apa aktivitas tersebut tetap berlangsung?

Informasi lapangan menyebutkan kegiatan tersebut diduga berjalan atas perintah seseorang berinisial TT alias ASN yang disebut sebagai pemilik atau owner. Sumber lainnya menyebut nama Aan dan Sandra yang dikaitkan dengan aktivitas perkebunan serta anggota Polsek Koba. Informasi ini masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi resmi.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan keterlibatan anggota Polsek Koba, Mahendra membantah tegas.

“Hoax tu, Om. Fitnah,” ungkap Mahendra.

Namun bantahan tersebut menyisakan tanya, karena yang bersangkutan menyarankan untuk main ke kantor.

“Maen Bae ke Polsek Koba silaturahmi nambah saudara,” imbuh Mahendra.

Persoalan ini memiliki dimensi hukum serius. Pasal 130 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menegaskan bahwa pejabat berwenang wajib bertanggung jawab atas benda sitaan dan benda tersebut dilarang digunakan oleh siapa pun untuk tujuan apa pun, kecuali kepentingan pemeriksaan perkara.

Lebih jauh, Pasal 289 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ancaman pidana maksimal empat tahun bagi pihak yang secara melawan hukum menarik, menyembunyikan, atau merusak barang sitaan. Ayat (2) mengatur ancaman maksimal lima tahun bagi penyimpan barang yang melakukan, membiarkan, atau membantu perbuatan tersebut.

Sementara Pasal 290 KUHP mengatur ancaman maksimal lima tahun terhadap penggunaan benda sitaan secara melawan hukum di luar kepentingan proses peradilan. Adapun Pasal 364 mengatur perusakan atau peniadaan segel resmi.

Meski demikian, aktivitas pemanenan tidak otomatis merupakan tindak pidana. Status objek penyitaan, kewenangan pengelolaan, serta unsur perbuatan melawan hukum harus dibuktikan.

Tim 9 Jejak Kasus mendesak Kejagung menjelaskan status lahan, Polres Bangka Tengah memeriksa aktivitas perkebunan, serta Propam Polda Babel menelusuri informasi yang menyeret nama anggota kepolisian.

Jika benar aset tersebut berada dalam penguasaan hukum negara, siapa yang mengawasi setiap buah sawit yang dipanen dan ke mana hasilnya mengalir?

Publik menunggu jawaban, bukan sekadar bantahan.

Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka. (End/*)