DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR < DESKRIPSI_GAMBAR
DESKRIPSI_GAMBAR

Pemkot Pangkalpinang Gelar Seminar KLHS, Bahas Arah Penataan Ruang Pusat Kota dan Bukit Intan

MATAKASUS.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mematangkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai landasan pembangunan kota yang terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Seminar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Pusat Kota dan Bukit Intan, yang berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Rabu (18/11/2026).

Seminar secara resmi dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Wali Kota Pangkalpinang. Kegiatan tersebut turut melibatkan perwakilan Kementerian ATR/BPN, Forkopimda, perangkat daerah, camat, lurah hingga kalangan pengembang.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) pertama guna mengevaluasi perkembangan revisi RTRW Kota Pangkalpinang 2026–2046 sekaligus membahas penyusunan dokumen KLHS RDTR.

Dalam arahannya, Juhaini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan berdasarkan karakteristik, kondisi, serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Ia menjelaskan, cakupan perencanaan RDTR untuk WP Pusat Kota dan Bukit Intan mencapai 4.819,68 hektare atau sekitar 46 persen dari keseluruhan wilayah Kota Pangkalpinang.

Juhaini juga mengapresiasi dukungan teknis Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN yang dinilai membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran APBD untuk kebutuhan pembangunan prioritas lainnya.

Menurutnya, penyusunan RDTR bagi tujuh kecamatan telah dirintis sejak 2016, tetapi sempat tertunda sebelum penetapan akibat proses Peninjauan Kembali RTRW.

Setelah dua wilayah perencanaan tersebut diselesaikan, pemerintah kota akan melanjutkan penyusunan RDTR di lima kecamatan lainnya secara bertahap.

Ia berharap sinergi pemerintah, DPRD, akademisi, swasta, asosiasi profesi, dan masyarakat mampu menghasilkan dokumen KLHS serta RDTR yang berkualitas, menjadi pedoman pemanfaatan ruang, sekaligus mendukung integrasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). (/*)