DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR DESKRIPSI_GAMBAR < DESKRIPSI_GAMBAR
DESKRIPSI_GAMBAR

Hebat! Dugaan Kolektor Timah Ilegal Mas Gendut Disebut Masih Bebas Bertransaksi di Jongkong, Ke Mana Pengawasan APH?

MATAKASUS.COM, JONGKONG, BANGKA TENGAH — Aktivitas pembelian pasir timah yang diduga dilakukan seorang kolektor berinisial atau dikenal dengan nama Mas Gendut di kawasan Jongkong, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, mulai menuai sorotan masyarakat.

Informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah keterangan warga menyebutkan, transaksi pembelian pasir timah tersebut diduga berlangsung secara tertutup pada malam hari. Pola aktivitas yang disebut-sebut dilakukan ketika situasi lingkungan mulai sepi itu memunculkan tanda tanya mengenai legalitas kegiatan, asal-usul material timah, hingga ke mana hasil pembelian tersebut disalurkan.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aktivitas pembelian timah oleh Mas Gendut disebut berlangsung hampir setiap malam.

“Kalau Mas Gendut beli timah sembunyi-sembunyi, tiap malam dia beli timah. Mungkin takut dilihat awak media. Kalau timahnya dijual lagi ke mana, kami tidak tahu,” ungkap warga tersebut kepada media ini.

Pernyataan warga tersebut tentu belum menjadi bukti adanya tindak pidana. Namun, informasi mengenai dugaan transaksi pasir timah secara tertutup patut menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penelusuran dan memastikan apakah aktivitas tersebut memiliki dasar perizinan yang sah.

Legalitas Pembelian Timah Menjadi Pertanyaan

Persoalan utama bukan semata-mata siapa yang membeli pasir timah, melainkan apakah aktivitas pembelian, penampungan, dan penyalurannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila benar terdapat transaksi mineral yang berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin atau tidak berasal dari sumber yang dibenarkan secara hukum, maka persoalan tersebut dapat memasuki ranah pidana pertambangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, atau menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dipersyaratkan dapat dikenai ancaman pidana.

Sanksinya tidak ringan, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

APH Dituntut Tidak Sekadar Menunggu Laporan

Hingga berita ini disusun, awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada Polres Bangka Tengah terkait informasi dugaan aktivitas pembelian dan penampungan pasir timah tersebut.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Mas Gendut juga masih dilakukan, khususnya mengenai legalitas usaha, dasar perizinan pembelian pasir timah, serta asal-usul dan jalur distribusi material yang dibeli.

Publik tentu tidak membutuhkan sekadar pernyataan normatif bahwa pengawasan terus dilakukan. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret untuk memastikan apakah aktivitas tersebut legal atau justru bertentangan dengan ketentuan hukum.

Jika seluruh persyaratan perizinan telah dipenuhi, penjelasan terbuka dari pihak yang bersangkutan tentu dapat meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, APH diharapkan menindaklanjutinya secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Sebab, penegakan hukum di sektor pertambangan tidak boleh hanya tajam kepada penambang kecil, tetapi tumpul terhadap mata rantai penampungan dan perdagangan mineral yang lebih besar.

Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang memiliki kuasa atau siapa yang berada di balik sebuah transaksi. (End/*)