Lepar Pongok Memanas! Nelayan dan Warga Penutuk Minta SPBN Ditutup: Sebulan Solar Subsidi Hilang, Siapa Bermain di Belakang?

Matakasus.com, Bangka Selatan — Kesabaran nelayan dan masyarakat Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, tampaknya telah mencapai titik didih. Puluhan nelayan kecil bersama warga kini melontarkan tuntutan keras: tutup SPBN Penutuk jika memang tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Bukan tanpa alasan. Hampir satu bulan penuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Desa Penutuk disebut mandek total dalam menyalurkan solar subsidi. Kondisi ini membuat kehidupan nelayan lumpuh, penghasilan anjlok, dan dapur rumah tangga mulai terancam. Jumat (26/6/2026).

Ironisnya, fasilitas yang dibangun negara untuk membantu nelayan kecil justru kini dipertanyakan manfaatnya. SPBN yang seharusnya menjadi urat nadi aktivitas melaut malah berubah menjadi simbol ketidakjelasan.

“Sudah hampir sebulan tidak ada solar. Kami mau melaut pakai apa? Mesin kapal tidak jalan pakai angin. Kalau beli eceran, harga mencekik leher,” ujar salah seorang nelayan dengan nada geram.

Harga solar eceran di lapangan disebut mencapai Rp15.000 per liter. Untuk satu jeriken, nelayan harus merogoh kocek hingga Rp250 ribu—angka yang dinilai sangat memberatkan.

Akibatnya, banyak nelayan memilih tidak melaut. Mereka sadar, memaksakan diri beroperasi hanya akan membuat hasil tangkapan habis untuk menutup biaya BBM.

Namun yang paling memantik kemarahan warga bukan sekadar kelangkaan solar—melainkan munculnya dugaan permainan distribusi.

Di tengah kosongnya stok di SPBN Penutuk, beredar informasi yang membuat publik bertanya-tanya: BBM jenis solar diduga justru dibongkar di SPBU Sadai.

Jika informasi itu benar, maka muncul pertanyaan besar yang tak bisa dihindari:

Ke mana sebenarnya solar subsidi untuk nelayan Penutuk dialirkan? Siapa yang bermain? Siapa yang membiarkan ini terjadi?

Publik menilai situasi ini tak lagi sekadar persoalan keterlambatan distribusi atau kendala teknis akibat perbaikan pelabuhan. Ada aroma ketidakberesan yang mulai tercium.

Warga menegaskan, jangan sampai subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil justru bergeser ke tempat lain atau dimanfaatkan pihak tertentu demi keuntungan pribadi.

“Kalau memang SPBN tidak sanggup melayani, tutup saja dulu. Jangan biarkan kami terus digantung. Jangan buat nelayan jadi korban permainan,” tegas warga.

Nada protes masyarakat kini mengarah tajam kepada pihak pengelola SPBN, pemerintah daerah, hingga pihak distributor BBM. Mereka menilai diam bukan lagi pilihan.

Sebab ketika nelayan berhenti melaut, yang terdampak bukan hanya satu-dua orang. Rantai ekonomi desa ikut terpukul—dari keluarga nelayan, pengepul ikan, hingga pasar tradisional.

Kondisi ini juga memunculkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan.

Publik mulai mempertanyakan:
Apakah ada pembiaran?
Apakah ada oknum yang bermain di balik mandeknya penyaluran BBM subsidi ini?
Atau lebih parah lagi—apakah nelayan kecil memang sengaja dibiarkan berjuang sendiri?

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBN Penutuk belum memberikan penjelasan resmi, menambah panjang daftar tanda tanya di tengah masyarakat.

Kini warga menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji.

Tuntutan Warga:
1. Pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengaudit distribusi BBM di SPBN Penutuk.
2. Pertamina wajib membuka transparansi kuota dan jadwal pengiriman solar subsidi.
3. Aparat penegak hukum diminta turun tangan jika ditemukan indikasi penyimpangan distribusi.

Bagi masyarakat Penutuk, persoalannya kini sederhana:

Solar harus ada. Jika tidak ada kejelasan, maka SPBN Penutuk lebih baik ditutup daripada menjadi monumen kosong penuh tanda tanya. (MK/*)